banner 728x250

Presiden Jokowi Larang Ekspor Minyak Goreng, Tentu  Harga Sawit Semangkin Anjlok

  • Bagikan
banner 468x60

PEKANBARU, tegasinvestigasi.com – Baru dua hari berlalu sejak Pidato Presiden Jokowi perihal eksport Minyak Goreng Sawit (MGS) dan bahan baku MGS, harga TBS (tandan buah segar) sudah anjlok.

Tujuan dari Pidato Presiden tersebut sesungguhnya adalah “Jeweran” kepada semua stakeholder sawit. Namun sayangnya jeweran tersebut justru berdampak tragis terhadap nasib petani sawit.

Hal ini bermula dari Pidato Presiden Jokowi tentang larangan eksport MGS dan bahan baku MGS terhitung mulai 28 April 2022 sampai batas waktu yang tidak ditentukan.

Ketua DPW Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (Apkasindo) Provinsi Riau, KH Suher, mengatakan bahwa setelah Presiden menyampaikan pidatonya, harga TBS Tandan Buah Segar (TBS) petani di Riau dan provinsi lainnya, langsung rontok dan turun dikisaran Rp200-300/Kg.

Hari ini, Ahad (24/4/2022) bahkan harga TBS Petani sudah turun pada kisaran Rp500-1.500/Kg, sehingga harga TBS Petani saat ini di PKS (pabrik kelapa sawit) berkisar Rp2.200 hingga Rp2.750

“Sungguh terlalu. Bahkan banyak PKS yang sudah mengirimkan pesan WA kepada pemasok TBS bahwa untuk sementara PKS tutup, Entahlah apa yang terjadi. Nanti, penetapan harga TBS Petani hari Selasa 26 April mendatang di Dinas Perkebunan Provinsi Riau, Apkasindo akan berjuang keras saat rapat penetapan harga tersebut,” kata Suher.

“Kami Petani Sawit Riau berharap kepada Bapak Gubernur Riau, supaya memerintahkan Satgas Pangan Riau untuk merazia PKS-PKS Nakal dengan alasan apapun itu, sebab peraturan Menteri yang mengatur tentang pelarangan ekaport MGS dan Bahan Baku MGS tersebut masih belum ada, kok malah sudah menjadi modus menekan harga TBS kami Petani,” tegas Suher lagi.

Padahal, saat rapat Koordinasi 22 Provinsi Apkasindo mengenai Pungutan Ekspor (PE) melalui zoom dengan Ketua Umum DPP Apkasindo, sambung Suher, Petani bersedia dinaikkan Pungutan Eksport (PE) untuk digunakan mensubsidi MGS curah 6 bulan kedepannya, dan uang PE itu adalah uang para petani.

“Tapi kok malah harga TBS kami dibebankan lagi dengan larangan eksport ini,” cakapnya lagi.

Sementara itu, Ketua Umum DPP Apkasindo Dr. Gulat ME Manurung, MP.,CAPO,CIMA, mengatakan, bahwa kondisi ini seharusnya tidak terjadi, karena Peraturan Menteri sebagai tindaklanjut Pidato Presiden saja belum turun.

“Ini merupakan ulah spekulan, yang mencari untung pasca pidato Pak Jokowi. Ya benar, spekulan TBS dan spekulan CPO sudah bermain dengan menyebarkan WA-WA pembelian TBS Petani untuk hari ini dan besok dengan harga yang sangat rendah. Saya sudah komunikasi ke 22 Ketua-Ketua DPW Provinsi Apkasindo bahwa diketahui hampir semua PKS dari Sabang-Merauke sudah menurunkan pembelian TBS petani 20-40%. Mirisnya lagi ada beberapa PKS yang sudah membuat pengumuman bahwa untuk beberapa hari kedepan tidak menerima TBS (tutup). Ketika Saya tanyakan ke beberapa PKS yang akan tutup tersebut, alasan para Manager PKS tersebut hampir sama yaitu, takut CPO produksi mereka tidak ada yang membeli dan tanki CPO akan penuh atau kalaupun ada yang membeli dengan harga jauh dibawah modal belanja TBS,” kata Gulat.

Apkasindo, sambung Gulat, memaklumi alasan para PKS tersebut, tapi tidak dengan cara membabi-buta seperti ini, semua ada aturannya dan petani sangat dirugikan.

Ia juga meminta Satgas Pangan Mabes Polri dan Kejaksaan Agung harus segera turun gunung mengaman kebijakan Presiden Jokowi. PKS-PKS nakal harus diperiksa.

“Saya sepakat semua harus diselamatkan, baik MGS terkhusus curah, industri sawit, terutama 16 juta Petani sawit dan pekerja sawit. Namun semua harus berpatokan kepada aturan. Sekali lagi saya tegaskan, regulasi yang mengatur moratorium eksport MGS dan Bahan baku MGS tersebut belum terbit. Jangan curi start menekan harga TBS Petani. Yang dilarang eksport seperti Pidato Presiden kan hanya MGS dan bahan bakunya, bukan keseluruhan turunan dari CPO, dan masih banyak produk turunan sawit lainnya yang bisa dieksport kok malah disebarkan info bahwa semua dilarang eksport,” tanya Gulat heran.

Perlu dicatat, sambung Gulat, bisa saja peraturan Menteri Perdagangan atau Menteri Perindustrian tentang larangan eksport tidak perlu diterbitkan karena situasi MGS sudah membanjiri pasar 2-3 hari kedepan, khususnya MGS yang curah (yang disubsidi), jadi jangan panik dulu.

“Saya yakin dan percaya, Presiden akan mengambil langkah terbaik dalam waktu dekat, untuk itu kepada semua PKS supaya menahan diri tidak menjatuhkan harga TBS Petani dan Pabrik MGS supaya memacu produksi MGS terkhusus jenis curah, dan segera berkoordinasi dengan Distributor baik D1 maupun D2 supaya ketersediaan MGS Curah benar-benar tersedia seperti sebagaimana keinginan Presiden Jokowi.Jadi gak ada pilihan ‘obatnya’ ada di para produsen MGS dan PKS. Bila perlu Pabrik MGS bekerja 24 jam untuk menyelamatkan masa depan sawit Indonesia, kita berpacu dengan waktu,” tegasnya.

“Kita lihat saja hari Senin besok, tender CPO di KPBN, apakah ada perusahaan yang mengikuti tender dan bagaimana harga penawaran CPO. Ini juga akan menjadi jawaban dari isi pidato Presiden Jokowi. Mari kita semua stakeholder sawit menjadikan kisruh MGS ini menjadi pelajaran berharga, bahwa nasionalis harus menjadi ciri khas sawit Indonesia. Kami yakin dan percaya dengan kebijakan “jeweran” Presiden Jokowi untuk kebaikan kedepannya dalam tata kelola industri sawit yang merupakan tumpuan ekonomi negeri ini,” tukasnya.

Presiden Joko Widodo melarang ekspor crude palm oil (CPO) dan minyak goreng per 28 April 2022 menuai pro dan kontra. Meski tujuannya menjaga kestabilan minyak goreng dalam negeri, namun larangan itu berdampak negatif pada petani sawit.Anggota Komisi VI DPR RI Rudi Hartono Bangun mengaku, saat ini harga Tanda Buah Segar (TBS) milik petani sawit sudah anjlok ke Rp1000 akibat kebijakan larangan ekspor.

Pasalnya, kata Rudi, pabrik CPO tak mau menerima TBS dari petani terlalu banyak. Karena kapasitas tanki penyimpanan pabrik (storage) terbatas, sebab pabrik juga memiliki simpanan TBS dari kebun.

Sementara petani sawit tak memiliki tanki penyimpanan.”Jadi posisi petani sawit ini serba salah, dijual harganya turun, tidak dijual barang jadi busuk,” ujar Rudi dalam keterangan pers yang diterima , Senin (25/4/)..Rudi menjelaskan di daerah pemilihannya mayoritas petani yang menggantungkan hidupnya dari kebun sawit.

“Para petani sawit kecil ini rata-rata memiliki kebun 2 hektare hingga 10 hektare, sementara petani kelas menengah memiliki 500 hektare hingga 1000 hektare. Selebihnya dikuasai perusahaan besar yang memiliki pabrik pengolahan. Ada jutaan petani sawit yang hidup hanya dari perkebunan kelapa sawit,” ungkap Rudi.

banner 120x600
  • Bagikan
banner 336x280

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

error: Isi di Proteksi !! Mohon Maaf, untuk sementara content tidak dapat disalin. Terima Kasih