tegasinvestigasi.com -Presiden Jokowi (Jokowi) memastikan saat ini pemerintah melalui Kementerian Sosial masih dalam proses penyaluran bantuan langsung tunai (BLT) Minyak Goreng.
BLT Minyak Goreng diserahkan untuk 20,5 juta penduduk yang terdaftar sebagai penerima Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) dan Program Keluarga Harapan (PKH) di Kementerian Sosial dan 2,5 juta Pedagang Kaki Lima (PKL).
Jokowi menyebutkan sejauh ini penyaluran melalui PT Pos Indonesia berjalan lancar sehingga diharapkan bantuan bisa diterima oleh seluruh penerima manfaat.
Hal itu disampaikan Jokowi usai menyalurkan BLT Minyak Goreng di Pasar Bangkal di Kota Sumenep, Kabupaten Sumenep, Madura, Jawa Timur, Rabu 20 April 2022.
“Penyaluran BLT minyak goreng ini masih proses, saya belum mendengar ada yang di lapangan menghambat baik yang lewat Kantor Pos atau Kelurahan, katanya.
Dalam kesempatan tersebut, Kepala negara berharap bantuan BLT Minyak Goreng bisa meningkatkan daya beli masyarakat di tengah kenaikan harga yang terjadi saat ini.
Beban masyarakat akibat kenaikan harga juga bisa teratasi melalui penyaluran BLT Minyak Goreng ini.
“Kita berharap dengan subsidi BLT Minyak Goreng bisa memperkuat daya beli rakyat. Kita harapkan beban yang terjadi karena kenaikan harga bisa tertutupi dari BLT minyak goreng,” ucapnya.
Lebih lanjut, Jokowi menyebut penetapan HET (Harga Eceran Tertinggi) untuk minyak goreng curah hingga subsidi ke produsen saat ini juga berjalan belum efektif.
“Harga minyak goreng di pasar belum sesuai dengan HET yang kita mau yang kita tetapkan artinya memang ada permainan,” ujarnya.
Sebelumnya Menteri Sosial Tri Rismaharini alias Risma optimistis penyaluran BLT Minyak Goreng untuk 20,5 juta penduduk bisa disalurkan tepat waktu, sesuai target yang telah ditetapkan yakni 21 April 2022.
“Sudah disalurkan. Aku nggak tahu persis, tapi sudah proses. Insya Allah bisa seminggu sebelum lebaran,” ujarnya di kompleks parlemen, Rabu, 13 April 2022 lalu.
Untuk pengawasan proses penyaluran BLT Minyak Goreng, Risma menyebutkan kementeriannya bekerja sama dengan pemangku kepentingan di daerah.
Misalnya di Papua, Risma menyebutkan pihaknya bekerja sama dengan kepala suku untuk mengawasi proses penyaluran bantuan.
“Jadi ada beberapa case seperti contoh di Papua terpaksa kita gunakan kepala suku untuk bersama-sama, ada gereja, ada bahkan kita nyarter pesawat khusus,” ucapnya.***
